TAK MAMPU BAYAR HUTANG, DAPATKAH DIPIDANA

TAK MAMPU BAYAR HUTANG, DAPATKAH DIPIDANA

Bagian 1

(by Sumarlin ZBU)

26 Maret 2019

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering diperhadapkan dengan berbagai macam permasalahan hidup, diantaranya adalah masalah himpitan ekonomi. Himpitan ekonomi yang mendesak mendorong kita untuk meminta bantuan melalui kerabat atau teman dekat dengan cara meminjam sejumlah uang untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut. Pada saat mengajukan pinjaman tentulah disertai dengan komitmen waktu pengembalian/ pelunasan. Dalam perjalanan waktu, realisasi tak semulus rencana, Debitur tidak dapat menunaikan kewajibannya kepada Kreditur.   Akibatnya berdampak pada hubungan komunikasi yang kurang baik, renggangnya hubungan persahabatan/kekeluargaan hingga berujung sampai pada urusan lapor melapor.

Lalu, jika Debitur tidak dapat mengembalikan dana kepada Kreditur, dapatkan Debitur di Pidana ?????

Dalam ilmu hokum, Perbuatan Pinjam Meminjam masuk dalam katogori Hukum Privat, yang didalamnya berisi Perjanjian baik lisan maupun tertulis. Perjanjian Lisan dapat diakui  didepan hokum sepanjang Para Pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian itu mengakuinya. Segala konsekwensi dari Perbuatan Hukum yang bersifat Privat jika tidak mampu dilaksanakan oleh salah satu pihak dapat disebut Wanprestasi

Dapatkan kajian yang membahas permasalahan hukum lainnya di
https://jendelahukum79.blogspot.com

Wanprestasi seperti yang diuraikan oleh Subekti dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian haruslah memenuhi kriteria 4 syarat :

1.      Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

2.      Melakukan apa yang di janjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;

3.      Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

4.      Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Apabila Debitur wanprestasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 1276 Kitab Undang Undang Hukum Perdata konsekwensi hokum yang harus diterima adalah, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan risiko dan membayar biaya perkara,jika diperkarakan di Pengadilan.

Dalam prakteknya, sekalipun masalah hutang masuk dalam wilayah hokum Privat, tidak jarang masalah ini terbawa ke wilayah hukum Pidana dimana pihak Kreditur melaporkan pihak Debitur kepada Kepolisian dengan sangkaan Penipuan.

Ketentuan yang mengatur tentang Penipuan, terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Untuk itu, guna  membahasnya terlebih dahulu mari kita cermati klausul yang terdapat dalam  Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Unsur -unsur yang terdapat pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat kita konstruksikan :

1.   “Barang siapa” adalah setiap orang atau badan usaha,.

2.   “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hokum” adanya mensrea sebagai permulaan niat atau itikad tidak baik yang dilakukan melalui cara :

3.   “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, Unsur dalam poin ini tidaklah harus terpenuhi semua melainkan bersifat Opsional, artinya jika perbuatan penipuan ini dilakukan dengan cara terpenuhinya salah satu unsur tulisan yang bergaris bawah maka unsur-unsur “melalui cara” atau “ dengan cara” telah terpenuhi.

4.   diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Adalah ancaman pidananya

Dari uraian tersebut diatas, maka sesungguhnya setiap orang yang mengikatkan diri dalam perbuatan pinjam meminjam unsur-unsur seperti yang telah dibahas pada angak 1 sampai dengan angka 3 tidak terpenuhi maka perkara tersebut bukanlah perkara pidana melainkan perkara Perdata yang penyelesainnya haruslah ditempuh melalui Jalur Pengadilan Perdata. Hal ini sebagaiamana telah diatur dalam  Ketentun Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan “Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”. (Bersambung)

Refrensi

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Prof. Subekti, S.H, Hukum Perjanjian, 1990, PT Intermasa, Jakarta