STAR TECH

PENGHENTIAN SEMENTARA PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN Kajian Pasal  113 UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan (Oleh Sumarlin ZBU) 30 Mei  2019 Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, Pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangltutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan pertambangan wajib memiliki ijin yang meliputi Ijin Explorasi yakni izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dan Ijin Operasi Produksi yaitu Ijin usaha yang dlberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.     Selain kedua ijin tersebut, pemegang Ijin Usaha Pertambangan dapat mengajukan SK Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana diatur dal...

ATURAN YANG BELUM ADA KETENTUAN PELAKSANANYA, DAPATKAH  DILAKSANAKAN ? (Kajian Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perangkat Daerah Terkait  Pengisian Jabatan Direktur Rumah Sakit) Oleh : Sumarlin ZBU I. LATAR BELAKANG Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi/Kabupaten adalah unit Kerja yang bertugas melaksanakan upaya  kesehatan secara berdaya guna dan berhasul guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan,  pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan  melaksanakan upaya rujukan sesai dengan lingkup tugasnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut  Rumah Sakit berpedoman pada Peraturan Gubernur yang diterbitkan oleh masing-masing Kepala  Daerah. Selanjutnya beberpa Peraturan Daearah yang menaungi kelembagaan Rumah Sakit Daerah pastilah  terdapat klausul yang intinya menyatakan bahwa Kelembagaan Rumah sakit masih tetap menggunakan  struktur organisasi yang ada saat ini sampai ditet...

TAK MAMPU BAYAR HUTANG, DAPATKAH DIPIDANA Bagian 1 ( by Sumarlin ZBU ) 26 Maret 2019 Dalam kehidupan sehari-hari kita sering diperhadapkan dengan berbagai macam permasalahan hidup, diantaranya adalah masalah himpitan ekonomi. Himpitan ekonomi yang mendesak mendorong kita untuk meminta bantuan melalui kerabat atau teman dekat dengan cara meminjam sejumlah uang untuk mengatasi masalah ekonomi tersebut. Pada saat mengajukan pinjaman tentulah disertai dengan komitmen waktu pengembalian/ pelunasan. Dalam perjalanan waktu, realisasi tak semulus rencana, Debitur tidak dapat menunaikan kewajibannya kepada Kreditur.     Akibatnya berdampak pada hubungan komunikasi yang kurang baik, renggangnya hubungan persahabatan/kekeluargaan hingga berujung sampai pada urusan lapor melapor. Lalu, jika Debitur tidak dapat mengembalikan dana kepada Kreditur, dapatkan Debitur di Pidana ????? Dalam ilmu hokum, Perbuatan Pinjam Meminjam masuk dalam katogori Hukum Privat, yang didalamnya berisi Perjanjian...

GERBANG MAS IKA SKMA KALBAR (Catatan kecil dari Rasau Jaya) Rasau, 16 Maret 2019 Hai Perwira, ...Rimba Raya,..Mari Kita bernyanyi,..Memuji hutan rimba,..Dengan Lagu yang gembira,..... Lantang terdengar suara Mars Rimbawan,. Dari sebuah Area Kantor sederhana DAOPS KARHUTLA di desa Rasau Jaya,..memecah keheningan pagi, membangunkan insan yang masih terlelap dalam tidurnya,.. Tampak Seorang wanita yang bertugas sebagai Dirigen berpostur tinggi tegap,.dengan sigap dan semangat yang menggelora, memimpin lagu dengan menggerakkan tangan dengan tegas, setiap hentakan tangan disambut dengan syair lagu yang menghentak kalbu,..Iya,..Dialah Yeni Sianturi,.. Alumni SKMA ANGK ’98 Samarinda. Ikuti kajian pembahasan masalah hukum di https://jendelahukum79.blogspot.com Lagu itu membawa setiap insan yang menyanyikannya menerawang jauh ke beberapa tahun lalu,..disebuah ruangan dengan seragam berpangkat dibahu, lengkap dengan peci dan dasi,. Kami selalu menyayikannya disetiap memulai acara seremonial sete...

SEMUA ORANG SAMA DIMATA HUKUM, RELEVANKAH? Oleh : Sumarlin ZBU   Kamis, 8 November 2018 Dalam sebuah diskusi sederhana di group whatsapp, muncul sebuah komentar “ Bukankah semua orang sama dimata hukum “. Kalimat ini cukup menarik bagi kami, mengingatkan pada pernyataan yang pernah disampaikan oleh seorang soiolog hukum bergelar Profesor Doktor sekitar tahun 2011-2012. Dari Gestur tubuhnya Beliau sangat membenci kalimat ini, entah apa yang mendasarinya namun pernyataan tersebut cukup menggelitik penulis untuk mencari tahu alasan pembenarannya, namun karena kesibukan tidak pernah melakukannya, hanya terbatas terngiang dalam benak. Ungkapan yang kembali muncul dalam diskusi tersebut kembali menggerakan penulis untuk mengkajinya lebih serius. “ SEMUA ORANG SAMA DIMATA HUKUM” sudah tak asing ditelinga kita, ungkapan yang senantiasa muncul dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan masyarakat awampun tidak asing dengan ungkapan ini. Pernyataan tersebut sebenarnya adalah bentuk perlindungan ...

MENGGUGAT PASAL 99 UU 32 TAHUN 2009 TENTANG PPLH (Startegi Penanganan Kebkaran Hutan Dan Lahan Dalam Konteks Penegakan Hukum Lingkungan) (Sumarlin ZBU) Kebakaran lahan menjadi isu lingkungan yang paling serius di Kalimantan Barat, mengingat besarnya danpak yang diakibatkan baik dari aspek ekologis, ekonomi, kesehatan hingga terganggunya hubungan luar negeri. Namun sekalipun permasalahan tersebut   tejadi berulang-berulang dalam rentan waktu yang cukup lama, kebakaran hutan lahan tetap menjadi momok tahunan yang cukup menakutkan apalagi jika memasuki musim kemarau. Seolah tidak pernah ada jurus atau metode jitu yang diperoleh dengan belajar dari pengalaman sebelumnya. Dampak kebakaran hutan dan lahan sangatlah besar, sebagai gambaran untuk areal 100 ha bergambut dengan vegetasi tanaman sawit ± 3 (tiga) tahun yang terbakar, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Laboratorium   Kebakaran Hutan Lahan, Insitut Pertanian Bogor mengakibatkan kerugian senilai ± Rp. 27.000.000...